Bulan depan, Uni Eropa akan memperkenalkan undang-undang AI luar biasa, Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa, yang bertujuan untuk mengatur AI untuk melindungi warga dari potensi bahaya. Sementara para pembuat undang-undang Uni Eropa terutama khawatir tentang keselamatan konsumen dan penyebaran deepfake, industri teknologi mengkritik undang-undang tersebut dengan menyebutnya tidak lengkap dan menghambat. Hukum ini mengklasifikasikan AI ke dalam berbagai kategori risiko dan memberlakukan berbagai tingkat regulasi, dengan penggunaan risiko minimal seperti video game yang dikecualikan. Aplikasi berisiko tinggi, seperti identifikasi biometrik dan sistem layanan publik, akan menghadapi regulasi yang lebih ketat. Undang-undang ini juga melarang sistem AI yang mengancam hak-hak warga, seperti yang digunakan untuk penipuan atau profiling.

Aturan ini menghadapi tantangan karena munculnya model AI generatif, dan para kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini kurang jelas, terutama terkait hak cipta dan tanggung jawab konten. Biaya kepatuhan dan dampak potensial pada perusahaan kecil juga menjadi perhatian. Perusahaan teknologi memiliki waktu hingga Februari 2023 untuk mematuhi aturan 'risiko yang tidak dapat diterima' atau menghadapi denda yang signifikan. Legislasi sekunder lebih lanjut diperlukan untuk merinci detail implementasi, dengan tenggat waktu yang ketat.