Pada 21 Mei, para anggota parlemen AS membuat kemajuan dalam dua inisiatif legislatif terkait blockchain dengan menyetujui RUU GENIUS untuk dibahas dan memperkenalkan kembali Blockchain Regulatory Certainty Act di DPR. Aksi untuk melanjutkan proses dengan The Government and Enterprise Need for Innovation in the United States Act, atau GENIUS Act, disetujui dengan suara 69–31, memungkinkan dimulainya debat formal dan proses amandemen. Langkah ini mengikuti suara cloture yang sukses dengan skor 66–32 pada 19 Mei, yang menandai selesainya negosiasi awal dan menunjukkan dukungan bipartisan terhadap RUU ini. Debat di Senat tentang GENIUS Act GENIUS Act menetapkan standar untuk penerbitan stablecoin dengan mewajibkan penerbitnya menyimpan cadangan likuid berkualitas tinggi, seperti Surat Berharga AS atau simpanan terlindungi, yang sepenuhnya didukung 1:1 terhadap kewajiban yang ada. RUU ini melarang penawaran produk yang menghasilkan hasil dan mewajibkan penerbit mematuhi aturan mengetahui pelanggan (KYC), pemantauan aktivitas mencurigakan, dan program anti-pencucian uang (AML). Bergantung pada volume penerbitan, penerbit juga harus beroperasi di bawah pengawasan regulator federal atau regulator negara bagian yang diakui secara federal. Persetujuan untuk debat ini termasuk proses amandemen, yang memungkinkan diskusi mendalam dan pembatasan pada debat. Proses terbuka ini memberi kesempatan kepada senator untuk mengusulkan dan mengevaluasi amandemen sebelum suara akhir diambil. Blockchain Regulatory Certainty Act Secara bersamaan, anggota DPR memperkenalkan kembali RUU lain yang bertujuan meningkatkan kejelasan regulasi bagi pengembang blockchain. Perwakilan Tom Emmer (R-MN) dan Ritchie Torres (D-NY) mengajukan Blockchain Regulatory Certainty Act untuk secara resmi melindungi pengembang perangkat lunak dan penyedia layanan blockchain yang tidak menyimpan aset pelanggan. Dikenal sebagai “Blockchain Regulatory Certainty Act, ” RUU ini mengusulkan perlindungan hukum federal yang mencegah pengembang dan operator node diklasifikasikan sebagai pemindah uang, lembaga keuangan, atau perantara yang diatur lainnya hanya karena pembuatan atau pemeliharaan perangkat lunak blockchain. Legislatif ini mendefinisikan “pengembang blockchain” sebagai pihak yang menciptakan atau memelihara perangkat lunak untuk jaringan terdesentralisasi dan mendefinisikan “kontrol” sebagai kewenangan hukum untuk mengakses dan bertransaksi dengan aset digital secara sepihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Selain itu, RUU ini menyatakan bahwa pengembang atau penyedia layanan dibebaskan dari persyaratan lisensi negara bagian atau federal kecuali mereka mengendalikan aset digital pengguna.

RUU ini juga menjelaskan bahwa legislasi ini tidak menabrak hukum hak kekayaan intelektual maupun mencegah negara bagian memberlakukan aturan regulasi yang kompatibel. DPR belum menjadwalkan peninjauan kembali atau pemungutan suara di lantai DPR mengenai Blockchain Regulatory Certainty Act. Namun, pengenalan kembali RUU ini menandai momentum baru di DPR untuk membedakan antara peserta kustodi dan non-kustodi dalam ekosistem aset digital.