Dalam dekade terakhir, mata uang kripto mengalami pertumbuhan pesat, berasal dari skeptisisme terhadap otoritas sentral. Seiring teknologi blockchain berkembang, aplikasi praktisnya semakin meluas. Pemerintah di seluruh dunia semakin berupaya memanfaatkan sistem blockchain untuk membangun kendali langsung atas infrastruktur settlement real-time peer-to-peer. Ini mengurangi ketergantungan pada jaringan eksternal sekaligus menjaga efisiensi dan daya saing bagi warga dan lembaga. Pada saat yang sama, mereka harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi AML/CFT yang ada tanpa mengurangi keunggulan utama decentralisasi. Mencapai hal ini memerlukan peninjauan kembali peran pemerintah dalam kerangka keuangan yang berkembang dan membedakan antara dasar ideologi mata uang kripto dan kerangka teknologi blockchain. Pendukung mata uang kripto menekankan privasi, kedaulatan individu, dan desentralisasi, sedangkan blockchain—sebagai buku besar terdistribusi yang transparan dan tidak dapat diubah yang sudah ada sebelum ideologi kripto—memberikan pemerintah alat untuk meningkatkan, bukan mengendalikan, sistem keuangan. Stablecoin, terutama untuk transaksi lintas batas, menawarkan kompromi yang menjanjikan. Pemerintah dan bank sentral dapat mengoperasikan sistem stablecoin berbasis blockchain untuk memodernisasi keuangan publik, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi, sekaligus menghormati batas penting antara pengawasan publik dan otonomi pribadi. **Blockchain untuk Keuangan Publik yang Transparan** Kemampuan blockchain merekam pendapatan dan pengeluaran pemerintah secara real-time di buku besar publik yang tidak dapat diubah menawarkan pendekatan transformasional dalam mengelola dan melaporkan dana publik. Transparansi ini dapat mengurangi penyalahgunaan dan korupsi, sejalan dengan prinsip dasar crypto tentang akuntabilitas. Meski para anarkis kripto mungkin menentang pengawasan negara, mereka sepakat menilai pentingnya transparansi yang difasilitasi oleh blockchain dengan menjadikan proses birokrasi dapat diaudit dan meningkatkan kepercayaan publik. **Peningkatan Pembayaran Lintas Batas** Sistem pembayaran lintas batas lama seperti SWIFT lambat dan mahal—dengan biaya rata-rata lebih dari 6% per transaksi di seluruh dunia menurut Bank Dunia—menghambat perdagangan dan bantuan. Stablecoin berbasis blockchain dapat mempersingkat waktu penyelesaian dari hari menjadi menit dan mengurangi biaya hampir menjadi nol. Dirancang untuk interoperabilitas, sistem ini dapat memisahkan kapasitas transaksi dari pengelolaan kepatuhan, memungkinkan pemerintah menyesuaikan infrastruktur pembayaran stablecoin tanpa bergantung pada vendor tertentu. **Kepatuhan Otomatis dan Tidak Memihak** Selain mempercepat pembayaran, sistem stablecoin berbasis blockchain memungkinkan kepatuhan AML otomatis secara real-time melalui penyaringan riwayat transaksi tanpa campur tangan manusia. Otomatisasi ini mengurangi risiko penegakan hukum yang bias atau bermotivasi politik, menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan meningkatkan legitimasi bersamaan dengan efisiensi. **Menyeimbangkan Kendali dan Pemberdayaan** Beberapa kritik memperingatkan bahwa keterlibatan pemerintah yang berlebihan dapat menekan inovasi kripto dan kebebasan ideologis.

Namun, adopsi blockchain tidak harus menulis ulang aturan kripto, melainkan menerapkan teknologi untuk mengatasi tantangan tata kelola yang sudah lama ada. Pembuat kebijakan harus berupaya memodernisasi infrastruktur keuangan dengan menghormati transparansi, kendali pengguna, dan integritas data. Dengan desain yang tepat, sistem stablecoin dapat meningkatkan kepercayaan publik tanpa berubah menjadi alat pengawasan. Pemerintah disarankan untuk tidak menciptakan sistem tertutup milik sendiri; melainkan bermitra dengan penyedia infrastruktur publik yang mengembangkan solusi blockchain yang aman, skalabel, dan interoperabel. **Jalur ke Depan** Stablecoin berkembang dari sekadar aset eksperimental menjadi unsur penting dalam keuangan global. Pemerintah menghadapi pilihan: menganggapnya sebagai ancaman atau peluang. Dengan menerima stablecoin, mereka membuka jalur menuju peningkatan kolaborasi lintas batas, inklusi keuangan, transparansi waktu nyata, dan penegakan hukum yang tidak memihak. Ekosistem kripto tidak harus dihancurkan demi manfaat publik, tetapi keterampilan kepemimpinan publik yang bertanggung jawab sangat penting. Stablecoin menawarkan konvergensi unik antara tujuan pemerintah dan inovasi teknologi, memberikan peluang berharga untuk membangun sistem keuangan yang inklusif. **Tentang Penulis** Christopher Louis Tsu, CEO dari Venom Foundation, adalah pengusaha berpengalaman dengan 40 tahun pengalaman di bidang teknologi, AI, dan blockchain. Ia memulai karirnya di Apple sebagai insinyur pengembang dan pernah bekerja di Texas Instruments sebelum mendirikan dan menjadi penasihat berbagai usaha di bidang bioteknologi, infrastruktur digital, dan trading algoritmik. Memiliki gelar di bidang Teknik Elektronika dan Bisnis, Tsu memimpin inisiatif yang menggabungkan inovasi dengan kepentingan publik. *Disclaimer:* Artikel ini mencerminkan pendapat kontributor berbayar dan bukan dari FinanceFeeds maupun staf editorialnya. Isi artikel ini belum diverifikasi secara independen, dan FinanceFeeds menolak tanggung jawab atas isinya. Artikel ini bukan saran keuangan atau rekomendasi; pembaca disarankan mencari nasihat keuangan independen dan berkualitas sebelum terlibat dalam aktivitas terkait. Harap tinjau disclaimer lengkap dari FinanceFeeds.