Senat Republikan telah merevisi ketentuan kontroversial dalam undang-undang pajak mereka yang luas untuk menjaga kebijakan yang membatasi kekuasaan negara bagian dalam mengatur kecerdasan buatan (AI). RUU asli yang disahkan DPR mencakup larangan ketat selama 10 tahun bagi negara bagian untuk memberlakukan regulasi AI sendiri. Sebaliknya, pendekatan terbaru dari Senat mengaitkan kepatuhan terhadap kebijakan ini dengan dana broadband federal yang diterima oleh negara bagian. Ini berarti bahwa negara bagian yang memilih untuk mengatur AI secara mandiri berisiko kehilangan dana broadband federal yang penting, menggunakan insentif finansial untuk menegakkan pengawasan federal. Perubahan ini merupakan upaya strategis dari Republikan Senat untuk memastikan ketentuan tersebut sesuai dengan aturan rekonsiliasi anggaran, yang memungkinkan legislasi disahkan dengan mayoritas sederhana di Senat. Dengan mengaitkan pembatasan regulasi AI dengan hasil pendanaan daripada langsung melarang undang-undang negara bagian, Senat bertujuan menghindari hambatan prosedural sambil tetap mempertahankan kendali federal terhadap teknologi yang berkembang pesat ini. Meskipun adanya penyesuaian legislatif ini, kebijakan tersebut mendapat kritik keras dari kedua partai. Para pembuat undang-undang dan advokat keselamatan dari kedua pihak menyatakan kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut merusak kedaulatan negara bagian dan melemahkan pengawasan lokal yang penting. Banyak yang khawatir bahwa tidak adanya regulasi negara bagian dapat menghambat respons efektif terhadap risiko terkait AI seperti isu privasi, masalah keamanan, dan tantangan etis dalam penggunaan teknologi. Sebaliknya, beberapa pemimpin industri mendukung pendekatan federal yang bersatu untuk pengelolaan AI agar menghindari landscape yang terfragmentasi oleh berbagai regulasi negara bagian yang berbeda, yang dapat memperumit pengembangan dan penerapan teknologi tersebut.

Khususnya, CEO OpenAI Sam Altman secara terbuka mendukung kepemimpinan federal untuk membangun kerangka regulasi yang konsisten yang mendorong inovasi sekaligus menangani faktor keselamatan. Dalam Partai Republik, ketentuan ini juga memicu perbedaan pendapat internal. Perwakilan Marjorie Taylor Greene menentang larangan 10 tahun pada regulasi negara bagian, dengan kekhawatiran bahwa hal itu dapat menyebabkan overreach federal dan menghapus hak-hak negara bagian dalam mengelola teknologi baru dalam yurisdiksi mereka sendiri. Di luar kerangka regulasi AI, undang-undang pajak ini juga mencakup perubahan yang diusulkan terhadap kebijakan alokasi spektrum komersial yang bertujuan meningkatkan ketersediaan spektrum untuk komunikasi wireless. Perubahan ini bersinggungan dengan perdebatan nasional tentang perlindungan infrastruktur penting dan penyeimbangan antara kemajuan teknologi dan prioritas pertahanan. Paket pajak yang lebih luas ini berupaya memperpanjang elemen-elemen dari pemotongan pajak 2017, memperkenalkan insentif pajak baru, dan mengurangi beberapa program sosial. Partai Republik berusaha menyelesaikan legislasi ini paling lambat akhir bulan, dengan menekankan perannya dalam memberikan stimulus ekonomi selain reformasi regulasi. Senator Ted Cruz menjadi pendukung utama yang membela ketentuan revisi pengaturan AI dan diharapkan akan segera menyampaikan kasusnya kepada parlemben Senat. Perannya akan sangat penting untuk memastikan ketentuan tersebut memenuhi persyaratan rekonsiliasi anggaran, memudahkan pengesahan undang-undang dengan mayoritas sederhana. Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan tantangan kompleks dalam mengelola kemajuan AI yang pesat: berupaya merumuskan kebijakan federal yang mendukung inovasi sambil mengatasi kekhawatiran tentang kekuasaan negara bagian, keselamatan publik, dan konsentrasi kekuatan pemerintah. Seiring proses legislatif berjalan, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor terus memperdebatkan jalan terbaik menuju pengelolaan AI yang efektif dan bertanggung jawab.