Pada 9 Mei 2025, Senator AS Tom Cotton memperkenalkan "Undang-Undang Keamanan Chip, " sebuah upaya legislatif utama yang bertujuan memperkuat keamanan dan pengendalian chip AI canggih yang menjadi subjek regulasi ekspor, khususnya untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan oleh musuh seperti China. RUU ini mengharuskan penyisipan sistem pelacakan lokasi yang ketat pada chip AI yang dikontrol ekspornya untuk mendeteksi upaya penyelundupan, pengalihan, atau perusakan. Langkah ini bertujuan membendung akuisisi teknologi semikonduktor canggih dari luar negeri yang bisa digunakan kembali untuk keperluan militer atau penggunaan tidak sah. Undang-Undang ini mewajibkan para eksportir mengintegrasikan mekanisme pelacakan dan deteksi tersebut serta melaporkan setiap kejadian pengalihan atau perusakan secara cepat ke Biro Perindustrian dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan, sehingga memperkuat pelacakan dan akuntabilitas sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah. Inisiatif ini merespons intelijen yang mengungkap ekspor ilegal semikonduktor AI berkinerja tinggi dari Nvidia dan lainnya ke China, yang menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional di kalangan pembuat kebijakan AS. Usulan Senator Cotton muncul di tengah ketegangan yang meningkat terkait ekspor teknologi ke negara rival dan menyusul pengumuman mantan Presiden Donald Trump tentang revisi terhadap pembatasan sebelumnya dari pemerintahan Biden mengenai ekspor chip AI—peraturan yang bertujuan membatasi akses China terhadap teknologi mutakhir untuk keperluan militer atau pengawasan. Revisi Trump menunjukkan perlunya kontrol yang lebih kuat atau penyesuaian, menyoroti kekhawatiran bipartisan tentang dampak strategis dari ekspor semikonduktor. Sebagai pelengkap RUU Cotton, anggota Demokrat Bill Foster sedang menyiapkan legislasi serupa, menandakan adanya konsensus bipartisan di Kongres untuk melindungi kepemimpinan AS dalam teknologi AI dan semikonduktor sekaligus menjaga kepentingan nasional. Sikap bersatu ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan keunggulan teknologi Amerika dan mencegah musuh mendapatkan keuntungan tidak sah. "Undang-Undang Keamanan Chip" mewujudkan strategi komprehensif yang menggabungkan inovasi teknologi dalam pelacakan dengan pengawasan regulasi, menyisipkan pelacakan lokasi langsung ke chip AI untuk menciptakan rantai pemantauan digital.

Sistem peringatan waktu nyata ini bertujuan mencegah peningkatan militer tidak sah dan melindungi integritas teknologi Amerika. RUU ini juga menangani kompetisi internasional yang terus berkembang dalam bidang AI dan semikonduktor—yang menjadi bidang utama untuk dominasi ekonomi dan militer di masa depan—dengan China yang semakin agresif maju di bidang ini, mendorong langkah proaktif dari AS. New York Times baru-baru ini menyoroti tantangan yang dihadapi otoritas pengendalian ekspor dalam membatasi transfer chip ilegal, menegaskan mendesaknya kebutuhan RUU ini. Respon industri beragam: banyak produsen mendukung peningkatan keamanan untuk melindungi kekayaan intelektual dan keamanan nasional, meskipun beberapa mengungkapkan kekhawatiran tentang kompleksitas dan biaya penerapan pelacakan di seluruh lini produk. Legislasi ini mengantisipasi kekhawatiran tersebut dengan mendorong kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi pelacakan yang efektif dan efisien biaya. Penegakan hukum akan lebih banyak dilakukan oleh Departemen Perdagangan, yang melalui BIS-nya akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk memantau kepatuhan—kemungkinan termasuk peningkatan keamanan siber, analitik data, dan koordinasi dengan agen bea cukai serta perbatasan untuk mendeteksi kasus penyelundupan atau perusakan. Secara keseluruhan, "Undang-Undang Keamanan Chip" bertujuan mengamankan kepemimpinan global AS dalam inovasi AI dengan mencegah teknologi sensitif jatuh ke tangan aktor antagonis. Hal ini sejalan dengan upaya keamanan nasional yang lebih luas terkait ketahanan rantai pasok, perlindungan teknologi, dan kerjasama internasional di antara sekutu yang mengatur ekspor semikonduktor. Singkatnya, pengenalan "Undang-Undang Keamanan Chip" oleh Senator Cotton menandai kemajuan penting dalam upaya AS untuk melindungi teknologi AI yang sedang berkembang dan vital bagi kekuatan ekonomi serta keamanan nasional. Dengan dukungan bipartisan dan rancangan undang-undang pendukung yang akan datang, regulasi yang lebih ketat terhadap ekspor chip AI canggih diperkirakan akan menjadi pilar utama kebijakan teknologi AS, mempengaruhi industri semikonduktor dan dinamika geopolitik internasional terkait supremasi teknologi dan keamanan.